Majalah Tempo 2001 : Biografi pembelaan diri yang subjektif

•Maret 26, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

**************************
Judul: Mempertanyakan Biografi Si Raja Minyak
Sumber: Majalah Tempo, 23 Juli 2001
Penulis : Seno Joko Suyono, Ignatius Hariyanto, Dwi Arjanto, IG.G. Maha Adi
Jenis Tulisan : Opini
Sikap : Negatif
Aktor Aktif : Soeharto, Ramadhan KH, Mara Karma, Mochtar Lubis, I.J. Kasimo, Hasnan Habib, Bahrawi Sanusi, Mohammad Sadli, Ismail Saleh, Radius Prawiro, Richard Robinson, Soeharsono Sagir
Aktor Pasif : Ponco Sutowo, Ibrahim Martalogawa, H Taher, Endang Utari Mokodompit, Ekana Siswana, Wilopo, Anwar Tjokroaminoto,  Herman Yohanes, Ismail Saleh, dan Piet Haryono, J.B. Sumarlin, Bruce Rappaport
**************************

Tulisan Lengkapnya:

Buku itu diluncurkan beberapa waktu lalu. Begitu saja, tanpa ribut-ribut, tanpa ada yang mempersoalkan. Padahal, sebuah buku biografi—meski personal—sering dianggap sebagai sebuah kesaksian.

Diberi judul Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi, biografi Ibnu Sutowo sudah pernah diluncurkan beberapa tahun silam. Setelah 22 tahun, buku biografi berikutnya meluncur tanpa perubahan yang signifikan, kecuali Mara Karma, penulis buku ini, membingkai biografi ini dengan empati dan simpati terhadap si empunya kisah tanpa menyinggung skandal korupsi Pertamina, yang fenomenal. Padahal, selama dua dasawarsa terakhir, banyak fakta tentang korupsi yang melibatkan nama Ibnu telah digelar secara terbuka. Kebobrokan Pertamina—kisah lama sejak zaman Ibnu—itu pula yang dicoba dipangkas oleh sebuah rancangan undang-undang minyak dan gas, yang masih dibahas di DPR hingga pekan ini.

Berikut adalah berbagai klarifikasi dari beberapa tokoh yang disebut dalam buku biografi ini.

“…Saya dipecat oleh Soeharto tahun 1976 ketika saya sedang berada di puncak sukses. Dia menyalahkan saya karena saya menolak proposalnya untuk sebuah bisnis yang saya pikir salah….”

Demikian pengakuan Ibnu Sutowo dalam wawancaranya yang terakhir pada 1999—setelah ia lama menghilang dari publikasi. Interviunya dengan harian The Jakarta Post itu dikutip selengkapnya dalam buku Ibnu Sutowo: Mengemban Misi Revolusi, yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Buku tersebut—biografi yang ditulis oleh Mara Karma—se-betulnya “wajah lama dalam kemasan baru”. Sebab, pada 1979, Mara pernah menulis buku Ibnu Sutowo, Pelopor Sistem Bagi Hasil di Bidang Perminyakan, yang mengulas dengan simpatik kiprah Ibnu Sutowo di jagat perminyakan kita.

Simpatik? Peran Ibnu dalam skandal korupsi Pertamina—setidaknya itu skandal korupsi pertama Pertamina yang fenomenal—tidak muncul dalam buku per-tama itu. Hal yang sama terjadi lagi pada buku kedua ini. Dilengkapi bab-bab khusus yang membeberkan pandangan Ibnu Sutowo terhadap krisis Pertamina, biografi ini ditulis dengan empati dan simpati. Dan entahlah, ini mungkin sesuatu yang langka dalam dunia perbukuan kita: menulis ulang biografi seorang tokoh yang terlibat skandal tanpa menambahkan sedikit pun sekian banyak fakta tentang skandal tersebut.

Padahal, dalam dua dasawarsa terakhir, fakta-fakta tersebut digelar secara jauh lebih terbuka dibanding pada era 1979 tatkala Mara menulis buku pertama tentang Ibnu. Mara bukan satu-satunya penulis yang mengerjakan biografi ini. Sebelum akhir hayatnya, Ibnu Sutowo pernah meminta Ramadhan K.H. menulis riwayat hidupnya. Pada 1996, Ponco Sutowo, anak Ibnu, mengontak Ramadhan lewat faksimile. Ramadhan bersedia dan ia memang tidak asing dengan dunia orang-orang minyak. Ladang Perminus—novel yang membedah kehidupan dunia minyak Indonesia yang penuh korupsi, suap-menyuap—adalah salah satu karya Ramadhan.

Menurut Ramadhan, 90 persen kisah novel itu diangkat dari cerita nyata. Bahannya diperoleh dari almarhum Ibrahim Martalogawa, staf Pertamina yang menjadi saksi kasus korupsi ipar Ibnu, H. Taher, di pengadilan Singapura. Martalogawa memang sudah muak dengan kehidupan pejabat Pertamina di Singapura dan Jakarta yang kaya mendadak dan bermandikan uang. “Itu pengalaman ajaib buat saya. Saya menyaksikan betapa banyak relasinya menyodorkan dan menyisipkan amplop di sakunya,” tutur Ramadhan, mengenang pengalamannya bersama Martalogawa—termasuk saat keduanya berkunjung ke Singapura.

Memang satu hal yang menarik bahwa sosok yang kritis terhadap Pertamina seperti Ramadhan diminta menulis biografi Ibnu Sutowo. Ramadhan ingin buku itu ditulis dalam bentuk bertutur alias autobiografi. Untuk itu, ia mewawancarai Ibnu Sutowo hingga ke Jenewa. Bersama Ponco, Ramadhan terbang dengan pesawat pribadi Ibnu dari Jenewa ke Bordeaux, Prancis. Wawancara di kedua kota romantis itu berkisar soal masa kecil Ibnu Sutowo. Wawancara berikutnya berlangsung di kantor Ibnu Sutowo di Gedung Bank Pasifik, Jakarta.

Mara Karma mendampingi Ibnu dalam wawancara tersebut. Ramadhan menuturkan bahwa tiba-tiba saja Ibnu menghentikan berondongan pertanyaan Ramadhan, lalu berkata dengan muka merah: “Sudah, nanti saja.” Perkiraan Ramadhan, Ibnu marah-marah karena pertanyaannya menyerempet soal keluarga. Saat itu pers memang sedang menyorot Endang Utari Mokodompit, anak perempuan Ibnu yang tengah terbelit kasus Bank Pasifik. “Padahal kami belum masuk ke soal korupsi,” tuturnya.

Walau aksesnya kepada Ibnu putus, Ramadhan tetap melakukan transkrip rekaman dan menyusunnya berdasarkan data-data sekunder yang ada. Setelah menggarapnya selama tujuh bulan, Ramadhan menyerahkan rancangan naskah yang sudah separuh jadi tersebut kepada Ekana Siswana, sekretaris Ibnu. Tidak ada tanggapan. Lama kemudian, dia mendapat kabar bahwa penulisan biografi itu sudah diambil alih oleh Mara Karma. “Saya menganggap belum kelar. Eh, malahan kemudian dikerjakan orang lain,” tutur novelis itu kepada TEMPO.

****

Mara mengatakan, proses penulisan buku ini berbeda sekali dengan buku biografinya yang dia kerjakan dahulu. Dulu dia sama sekali tak mewawancarai Ibnu. Untuk biografi yang terbaru ini, dia bisa melakukannya secara intens: “Ibnu memberikan akses tak terbatas pada saya untuk membuka arsip-arsip lama Pertamina,” kata Mara. Tapi dia menampik keras bahwa bukunya menjadi semacam media pencucian diri Ibnu: “Saya seorang profesional dan tidak melacurkan diri dengan buku ini. Ibnu sekadar membela diri.”

Jadi, seberapa jauh buku Mara Karma ini menempatkan Ibnu Sutowo secara obyektif? Mari kita balik lagi pada apa yang disebut-sebut dalam sejarah kita—sebagai krisis Pertamina.

Nama Ibnu mulai menjadi gunjingan setelah Indonesia Raya—harian milik Mochtar Lubis—menurunkan sebuah berita pada 15 Desember 1969. Judulnya menusuk: Pertamina: Memperjualbelikan Milik Negara RI. Penulisnya anonim, hanya diinisialkan: wartawan chas Indonesia Raya. Tulisan itu menyoroti sikap Ibnu yang tidak adil dalam pemberian tender eksplorasi minyak di Indonesia. Harian itu menuding Ibnu melanggar ketentuan Menteri Pertambangan. Ketentuan itu menetapkan setiap maskapai asing yang akan mendapatkan izin eksplorasi harus terlebih dahulu mengambil bagian dalam survei seismografik bersama. Indonesia Raya meragukan kemampuan empat usahawan asing yang memenangi tender.

Sehari kemudian, koran ini meng-gebrak lagi dengan judul yang lebih garang. Pertamina: Beli Tanker di atas Harga Dunia. Artikel tersebut diberi anak judul “Tjara2 Dan Prosedur Pembelian Aneh”. Artikel itu menyebut Ibnu membeli lima kapal tanpa melalui tender. Artinya? Ia melanggar ketentuan bahwa sebuah pembelian harus melalui izin Departemen Perhubungan Laut dan kondisi kapal harus lolos pemeriksaan surveyor. Sejak saat itu, bergulirlah kisah-kisah manipulasi serta permainan komisi besar-besaran di Pertamina. Dan para mahasiswa mulai melancarkan kritik.

Pada Januari 1970, pemerintah membentuk Tim Empat, yang meneliti korupsi Pertamina. Anggotanya Wilopo, Anwar Tjokroaminoto, I.J. Kasimo, dan Herman Yohanes. Dalam biografi I.J. Kasimo, tertulis serangkaian catatan hitam hasil investigasi tim itu. Antara lain, Pertamina tidak membayar pajak antara 1958 dan 1963. Pada 1967 dan 1968, Pertamina menunggak pajak Rp 6,8 miliar serta belum menyetor 55 persen uang hasil penjualan minyak ke kas negara. Tim ini juga menyorot soal Ibnu, yang merangkap jabatan di berbagai usaha. Wilopo dan rekan-rekannya mencatat pula praktek penyimpanan likuiditas Pertamina pada bank-bank asing.

Sayang, rekomendasi Komisi Empat tak pernah tersiar luas. Dan Ibnu? Alih-alih keder, petualangan bisnis Pertamina di bawah tangannya justru kian merajalela. Ia mencarikan kredit untuk proyek-proyek mega di luar bujet negara, seperti Pabrik Baja Krakatau Steel, Proyek Batam, angkutan udara, serta sejumlah proyek lain. Banyak yang menganggap ini proyek-proyek boros. Maka, gempuran-gempuran pedas dari pers nasional—termasuk mingguan TEMPO—serta badan-badan uang dunia makin tinggi.

Tapi Ibnu terlihat tak menggubris. Pertamina seolah sudah menjadi negara dalam negara. Semua orang tak berdaya menghadapinya, termasuk Menteri Pertambangan. Toh, krisis di tubuh BUMN superkaya itu meledak juga. Bermula dari salah satu edisi koran sore Sinar Harapan pada 1974. Harian itu mengutip berita The International Herald Tribune yang me-ngemukakan ada utang serius dalam tubuh Pertamina. Terbukalah rahasia soal Pertamina yang tak mampu membayar utang Krakatau Steel.

Adalah Ibnu Sutowo yang mencarikan utang jangka panjang untuk proyek pabrik baja di Banten itu. Mula-mula ia meminjam US$ 900 juta (setara Rp 373,5 miliar pada kurs Rp 425) dengan harapan beroleh pinjaman jangka panjang sebesar US$ 1,7 miliar dari Barnest International Trust NV. Ternyata dana itu tak kunjung datang, sembari utang jangka pendek jatuh tempo. Pertamina kewalahan menghadapi tagihan para kreditor. Pers kemudian mencium tumpukan utang Pertamina yang lebih besar—kapal-kapal tanker Pertamina menganggur karena kurang muatan sejak 1975, padahal angsurannya lunas. Gongnya adalah pidato Presiden Soeharto soal RAPBN 1976/1977.

Soeharto secara terbuka mengemukakan krisis di tubuh Pertamina karena BUMN itu gagal memperoleh pinjaman dari luar negeri untuk sejumlah investasinya. Soeharto memang tak secara khusus menunjuk kasus Krakatau Steel. Tapi semua orang tahu mana investasi yang ia maksudkan. Dalam wawancara dengan TEMPO pada Januari 1976, Ibnu mengatakan ia tak habis pikir dengan sikap para kreditor asing yang tak menepati janji: “Kita menganggap pinjaman US$ 1,7 miliar dolar itu safe (pasti), bahkan sudah diteken. Tapi itu tak jadi datang. Sampai sekarang, saya bingung, kok pinjaman itu hilang begitu saja,” ujarnya kepada wartawan TEMPO Fikri Jufri, yang mewawancarainya ketika itu.

Total utang Pertamina di masa itu mencapai US$ 10,5 miliar (lihat infografik Gudang Harta yang Jadi Rebutan)—jumlah yang luar biasa bagi sebuah negeri yang baru tumbuh. Tim penyelamatan Pertamina segera dibentuk. Anggotanya Hasnan Habib, Ismail Saleh, dan Piet Haryono. Mereka mengurus masalah teknis penyelesaian Pertamina. Tim kedua, yang mengurus soal Krakatau Steel, di-ketuai J.B. Sumarlin. Tim ketiga, bertugas menangani kasus kapal tanker, dipimpin oleh Radius Prawiro.

****

Pada bab-bab pembahasan krisis Pertamina, Mara Karma sama sekali tidak menggunakan bahan dan data tim-tim penyelamatan Pertamina. Ia juga tak banyak mengutip poin-poin penting yang di-kemukakan Indonesia Raya. Malah, di sekujur halaman, ia memberi tempat kepada Ibnu yang tetap berpandangan bahwa Pertamina pada zamannya adalah soko guru perekonomian Indonesia dan satu-satunya BUMN yang bisa membebaskan ketergantungan ekonomi Indonesia pada luar negeri. Buku itu juga menulis, agresifnya Ibnu mendirikan pabrik-pabrik lain—yang tidak ada hubungannya dengan minyak, seperti pupuk, semen, dan baja—adalah bentuk nasionalisme ekonomi. Di tangan Mara Karma, Ibnu Sutowo ditahbiskan sebagai sosok yang melawan intrik-intrik bisnis perminyakan internasional

Lalu, bagaimana Ibnu menanggapi kritik terhadap kapal tanker? Melalui Mara, Ibnu menjelaskan hal itu terjadi lantaran naifnya pers akan bisnis perkapalan. Bos minyak itu juga membantah bahwa pialang kapal yang menggelembungkan harga tanker. Ia tak lupa menguraikan, pembelian kapal tanker adalah suatu keharusan bila ingin menyaingi kerajaan-kerajaan minyak asing. Di bagian lain, Ibnu Sutowo—via Mara Karma—menangkis omelan Bappenas yang menyalahkan pendirian berbagai anak perusahaan. Menurut Ibnu, mencari kredit bagi Krakatau Steel adalah cermin tanggung jawab Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang mampu mencarikan kredit untuk pabrik baja tersebut.

Buku itu juga menekankan, sejak 1968 Pertamina adalah perusahan yang mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengilangan, pengolahan, transportasi, pemasaran. Semuanya memerlukan infrastruktur. Itu sebabnya Ibnu membangun banyak anak perusahaan. Ia juga menganggap orang-orang Bappenas tak tahu lapangan. “Para teknokrat itu kerjanya lamban. Mereka tidak bisa mengikuti irama kerja orang-orang minyak,” katanya. Ia mengakui, inisiatif-inisiatifnya memang di luar RAPBN. “Tindakan itu secara administratif liar. Tapi saya tidak pernah mencuri,” ia berkilah. Ibnu menuduh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan IGGI berada di belakang pencopotannya.

Beberapa pengamat berpendapat, krisis Pertamina tak lepas dari kesalahan para teknokrat. “Saya sangat kecewa dengan teknokrat saat itu. Ketika tahu Pertamina sudah berutang US$ 400 juta, Sadli seharusnya datang ke Pak Harto dan mengatakan berhenti dari keanggotaan Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) serta jabatan Menteri Pertambangan,” kata Bahrawi Sanusi, salah se-orang pengamat perminyakan. Tatkala diminta konfirmasi soal itu, Sadli enggan berkomentar. “Maaf, saya telah berkali-kali diminta memberi komentar soal buku Ibnu Sutowo. Semuanya saya tolak. Untuk saudara, juga tidak ada perkecualian. Mohon hak asasi saya dihormati,” jawab Sadli.

Selain Sadli, TEMPO juga berusaha menemui bekas tim penyelamat Pertamina untuk meminta klarifikasi tentang isi buku ini. Antara lain, Hasnan Habib (lihat “Soeharto Akan Kena Juga…” ) dan Ismail Saleh. “Buku Mara Karma kurang obyektif. Sumber-sumber yang kompeten kurang banyak digali,” ujar Ismail Saleh—disaksikan dua anggota tim penyelamat lain: Sumarlin dan Radius Prawiro. Dahulu, Ismail menuturkan betapa susah payahnya tim-tim penyelamat bekerja untuk merundingkan ulang utang-utang Pertamina.

Adapun Radius Prawiro dalam bukunya—Pertamina: Perusahaan yang Boros— menulis bahwa utang Pertamina paling besar adalah pada pos pembelian kapal tanker. Jumlahnya mencapai US$ 3,3 miliar. Utang sebesar ini harus dibayarkan kepada sejumlah perusahaan Inggris, Norwegia, Amerika, Hong Kong, dan sekumpulan perusahaan milik raja tanker Bruce Rappaport. Utang dengan Rappaport termasuk yang paling alot dibereskan. Selama berbulan-bulan, tim Indonesia bertempur secara hukum melawan sindikat internasional Rappaport di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Guam, Swiss, Jepang, dan Singapura. Mafia bos tanker itu tak segan-segan bertindak kriminal. Dua kali orang Rappaport berusaha mencuri dokumen-dokumen yang dimiliki tim Indonesia di Hotel Hilton dan Park Lane, London. Untungnya, semuanya gagal.

Posisi Rappaport lumayan kuat karena ia memiliki 1.600 promissory notes (surat pengakuan utang dengan janji akan membayar pada waktu yang ditentukan). Semuanya diteken oleh Ibnu Sutowo (lihat Gudang Harta yang Jadi Rebutan). Tapi Pertamina dapat menggagalkan kontrak dengan Rappaport dan hanya membayar US$ 150 juta. Lobi tim penyelamatan ini bisa melorotkan utang Pertamina dari US$ 10,5 miliar menjadi US$ 6,2 miliar. Ini angka yang fantastis. Sekadar perbandingan, Ismail mencontohkan, waktu itu cadangan devisa Indonesia di masa itu hanya US$ 450 juta. “Untuk mengimpor pangan pun tak cukup,” katanya.

****

Kasus Rappaport yang heboh itu tak sedikit pun disinggung Mara Karma dalam biografi Ibnu. Padahal, semenjak awal, harian Indonesia Raya telah menulis tentang apa dan siapa pialang berkewarga-negaraan Israel, Amerika, dan Swiss itu. Pada edisi 26 Mei 1970, harian ini memampangkan foto Rappaport di halaman depan. Sedangkan tulisannya diberi judul “Rappaport Tjukong Pertamina Baru. Tjarter Kapal untuk Tjarterkan Lagi Pada Pertamina.” Singkat kata, cukong tanker ini sosok yang sulit dikesampingkan saban kali orang membicarakan skandal megakorupsi di Pertamina yang melibatkan Ibnu Sutowo.

Ibnu Sutowo—putra Wedana Grobogan Raden Sastrodiredjo—lahir pada Ahad Wage, 23 September 1914. Primbon Jawa akan melukiskan Ibnu sebagai orang yang berkemauan keras, bercita-cita tinggi, dan pantang dirintangi. Satu hal, di awal bukunya, Mara Karma menggambarkan Ibnu sebagai sosok yang suka membuat terobosan-terobosan berani secara mandiri—seperti yang disebutkan dalam primbon. Tapi, di bab akhir, ia mengutip ucapan Ibnu—saat Soeharto baru saja lengser pada Mei 1998—yang justru seolah-olah “bertentangan dengan sikap mandiri” Ibnu Sutowo.

Ibnu menyatakan, seluruh inisiatifnya—semasa memimpin Pertamina—hanyalah karena permintaan Soeharto. Dan seperti dikutip pada tulisan ini, ia dipecat gara-gara menolak sebuah proposal Soeharto. Di sini, Ibnu seolah-olah ingin lepas tangan. Pemecatan versi Ibnu itu kontan membuat Hasnan Habib tertawa. “Ha-ha-ha, omong kosong. Penolakan proposal itu, mana sumbernya?” ujar Hasnan. Betul bahwa sepak terjang Ibnu tak mungkin terjadi bila tak diberi ruang oleh Soeharto. Richard Robinson—peneliti ekonomi-politik asal Australia—pernah menulis, Ibnu adalah eksperimen pertama Soeharto membangun suatu komprador bisnis militer—yang kemudian beranak-pinak.

Maka, dapat dipahami mengapa Ibnu memilih diam setelah pemecatannya. Ia memilih menyelamatkan keluarganya. “Seandainya Ibnu Sutowo berani menggugat Soeharto dan menolak pemecatannya, tidak mungkin Ponco Sutowo memperoleh kepercayaan Soeharto membangun Gedung Konferensi Negara Non-Blok serta membangun Mushaf dan Festival Islam di Istiqlal,” demikian komentar Soeharsono Sagir—pengamat yang dahulu cukup kritis terhadap Pertamina.

Banyak orang bertanya mengapa kasus Ibnu tak sampai ke pengadilan. Ismail Saleh memberi alasan ini: “Pengadilan belum tentu akan menghasilkan apa yang diharapkan. Proses peradilan itu lama dan berbelit-belit, menghabiskan biaya. Yang penting adalah menyelamatkan uang negara.” Jawaban lebih kuat datang dari Hasnan Habib: “Soeharto tidak punya keberanian, karena dia pasti akan kena sendiri.” Menurut Hasnan Habib, sesudah Ibnu pensiun, Soeharto masih datang ke pesta-pesta di rumah Ibnu.

Raja minyak itu—pernah dijuluki Rockefeller Indonesia—meninggal pada Januari lalu. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Entah kebetulan atau tidak, Jaksa Agung Baharuddin Lopa, yang wafat awal Juli lalu, disemayamkan tepat di sebelahnya. Seorang wartawan yang meliput pemakaman Lopa berseloroh secara agak kelewatan. Katanya: “Bahkan sampai ke liang lahat pun dewi keadilan masih terus mengejar Ibnu Sutowo.”

Resensi Buku Ibnu Sutowo : Saatnya Saya Bercerita!

•Maret 26, 2009 • Tinggalkan sebuah Komentar

**************************
Judul: Ibnu Sutowo: Saya Tidak Pernah Korupsi…
Sumber: Kompas, 7 Maret 2009
Penulis : Julius Pour
Jenis Tulisan : Resensi Buku Biografi
Sikap : Netral, cederung Positif
Aktor Aktif : Ramadhan KH, Sri Edi Swasono
Aktor Pasif : Soeharto, Widjojo Nitisastro, Robert McNamara, Frans Seda
**************************

Tulisan Lengkapnya:

Judul: Ibnu Sutowo: Saatnya Saya Bercerita!
Penulis: Ramadhan KH
Penerbit: National Press Club of Indonesia, 2008
Tebal: xxxviii + 538 halaman

Oleh JULIUS POUR

Akhir tahun lalu, krisis distribusi bahan bakar minyak sedang dihadapi Indonesia, negara bekas pemimpin Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Ironisnya, krisis terjadi bukan karena harga dinaikkan, tetapi muncul sesudah pemerintah baru saja menurunkan harga jual beberapa jenis BBM.

Dalil klasik menyebutkan, setiap kali dilakukan penurunan harga, otomatis masyarakat yang membutuhkan menyambutnya. Tetapi, apa arti harga turun jika komoditas tersebut menghilang?

”…di mana-mana terdapat pasar gelap dan harga minyak tidak stabil. Di pinggir jalan kelihatan penjual bensin liar. Di samping harganya tinggi, kadang-kadang dicampur bahan lain. Pompa-pompa bensin seenaknya tanpa memikirkan pelayanan. Sebentar-sebentar ada tanda bensin habis di berbagai pompa bensin. Orang asing mengomel, Indonesia tidak becus mengurus penyaluran minyak….” (hal 239)

Apakah ini gambaran pada hari-hari ini? Sayangnya, potret buram tersebut adalah situasi Jakarta pada akhir tahun 1967. Seperti disaksikan sekaligus dikisahkan oleh Ibnu Sutowo dalam biografi karya Ramadhan KH berjudul, Ibnu Sutowo, Saatnya Saya Bercerita!.

Saya tertarik karena Ramadhan pernah menulis karya non-fiksi Ladang Permins mengenai bobroknya manajemen dalam industri minyak. Selain itu, meski naskah ini sudah selesai akhir tahun 2006, konon Ibnu Sutowo pesan, ”…terbitkan setelah Pak Harto tutup usia.”

Dua hal langsung menyentak.

Pertama, sudah lebih dari 40 tahun kita mengelola BBM, ternyata malah kembali ke titik nol. Alih-alih meraup bonanza, memetik keuntungan besar atas ladang-ladang minyak bumi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, kita malahan harus mendengarkan lagi omelan orang asing, ”Indonesia tidak becus mengurus minyak….”

Kedua, sesudah empat dasawarsa lebih, kita masih tetap saja jalan di tempat. Memang, berhenti bersama tidak akan jadi soal. Tetapi, ketika kita berhenti, sementara bangsa-bangsa lain (juga yang bukan anggota OPEC) terus melaju, maka jarak ketertinggalan kita, sedang dan pasti akan semakin tambah jauh.

Ibnu Sutowo (1927-2006) sosok multitalenta. Anak Wedana Grobogan, Jawa Tengah, sebenarnya dia seorang dokter. Perang kemerdekaan memanggilnya, direkrut menjadi tentara dan menerima pangkat tituler mayor sekaligus ditetapkan sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Tentara di Sumatera Selatan.

Oleh karena minyak bumi merupakan andalan setempat, pemerintah daerah kemudian mendirikan Perusahaan Minyak Republik Indonesia (Permiri) sebagai pengelola pertambangan. ”Saya duduk sebagai pengurus Permiri….” Sejak itu, Ibnu belajar dari lapangan, menimba seluk-beluk pengelolaan minyak sambil memetik Zaleha, anak pasirah dari Martapura, Sumatera Selatan, sebagai istri.

Dari militer terjun ke bisnis

Pengalaman adalah guru terbaik. Sesudah ikut perang kemerdekaan sampai melawan PRRI, di mana dia menjabat Deputi II sekaligus Asisten IV KSAD serta Komandan Operasa Sadar untuk membebaskan Sumatera Selatan dari kekuasaan pemberontak, tanggal 20 Agustus 1968 PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dibentuk, Presiden Soeharto menunjuk Ibnu Sutowo sebagai presiden direktur dalam suasana seperti di awal tulisan.

”Saya langsung melakukan konsolidasi organisasi secara pragmatis, pembinaan personal dalam semangat, belajar sambil bekerja, diwujudkan lewat pendidikan internal, inventarisasi material dan efisiensi. Hubungan dengan dealer minyak saya tinjau ulang, hubungan baru diciptakan, tangki-tangki mobil ditertibkan, dibangun tangki kapasitas baru yang jauh lebih besar. Tindakan drastis ini adalah pernyataan perang terhadap pedagang-pedagang gelap minyak yang tersebar di mana-mana….”

Ibnu berhasil memenangi perang.

Pertamina berkembang dan kemudian menjadi pemain utama dalam bisnis BBM. Bahkan, tidak sekadar mampu menjamin distribusi merata, tetapi juga membangun armada tanker, merancang sistem bagi hasil menguntungkan, serta merintis penambangan gas alam cair, LNG.

Dalam kondisi meraih sukses, seperti yang diakuinya lewat majalah mingguan Time tahun 1979, Ibnu mengaku harus ngobyek karena gajinya Rp 70.000 sebulan tidak cukup untuk mengurus seorang istri dengan tujuh anak, tiga mobil, berikut rumah luas di Jalan Tanjung, Jakarta. Meski ngobyek, sebuah etika bisnis selalu dia pertahankan, ”…semuanya tidak punya hubungan dengan Pertamina.”

Dilengserkan

Dia yakin dirinya tidak salah dan tidak korupsi. Maka, Ibnu tetap tenang meski di luar tuduhan membanjir. ”…tiga bulan Indonesia Raya menyerang Pertamina dan saya pribadi, dari serial sampai pojok-nya.” Kecaman juga datang dari cendekiawan, teknokrat, sampai Bank Dunia berikut Dana Moneter Internasional yang mengawasi dana pinjaman lewat Kelompok Negara Donor untuk Indonesia (IGGI). Maka Presiden Soeharto lantas membentuk Komisi IV dengan tugas mencermati Pertamina.

Pada sisi lain, Ibnu Sutowo pesan kepada anak buahnya, ”Jangan layani mereka. Kita buat headline dengan bukti kerja keras dan sukses dalam membangun.” Dia menganggap tuduhan tersebut salah paham karena tidak tahu silsilah Pertamina yang dulu berasal dari Permina (tahun 1957) dalam bentuk perseroan terbatas.

Tahun 1960 PT Pertamina dijadikan PN Pertamina, ”…yang berubah kekayaannya, semula terbatas dalam saham, kini jadi tidak terbatas.” UU Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara juga dia kritik, ”…yang bertanggung jawab terhadap kekayaan perusahaan direktur utama. Kalau dia bodoh, paling banter ditutup sebab dia tidak menyalahi hukum. UU tersebut juga tidak melarang pendirian anak perusahaan, hanya perlu izin pemerintah. Sedangkan Pertamina? Saya selalu lapor kepada Presiden….”

Akhirnya, tanggal 5 Maret 1976, Ibnu Sutowo dilengserkan. Dia legowo, tetapi penasaran, ingin tahu apa sebabnya diganti? Dengan bantuan Drs Frans Seda, dia mendapat konfirmasi, Presiden Bank Dunia MacNamara yang ingin dia dicopot.

Prof Dr Edi Swasono mempertanyakan, ”Apa sebab Prof Dr Widjojo Nitisastro menjegal Ibnu Sutowo ketika sedang akan membangun Pertamina? Apa bukan karena softness teknokrat kita kepada kepada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional? Apa karena dislike pribadi?”

Kini bola berada di tangan Prof Widjojo dan teman-temannya, para teknokrat pendamping Presiden Soeharto pada masa itu. Apakah bersedia menjawab pertanyaan Ibnu Sutowo?

”Saya ingin bertanya karena Widjojo yang memakai istilah krisis Pertamina.” Perusahaan minyak yang pernah dipimpin Ibnu Sutowo sejak berproduksi 350.000 barrel per hari dengan harga di bawah 2 dollar AS per barrel. Sampai produksinya mencapai 1,7 juta barrel per hari dengan harga 34 dollar AS per barrel berikut income dari minyak sekitar 2 miliar dollar AS. (Julius Pour, Wartawan dan Penulis Biografi)

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.